Maksud dan Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Ahli

Maksud dan Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Ahli - pada  zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan banyak sekali topik tak terkecuali pembahkeinginann mengenai perlindungan hukum. dalam pembahkeinginann tersebut secara tidak eksklusif akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. dianggap penting alkeinginannnya artinya dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu korelasi timbal balik antara warga negaranya sendiri. dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.
namun disisi lain dapat dirkeinginankan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh alkeinginannnya artinyanya negara wajib menawarkan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui perihal pengertian perlindungan hukum itu sendiri.
perlindungan hukum artinya suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang mulut maupun yang tertulis.

dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum menawarkan suatu keadilan, ketertiban, kesempurnaan, kemanfaatan dan ketenangan.

pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

• menurut satjipto raharjo mendefinisikan perlindungan hukum artinya  menawarkan pengayoman kepada hak keinginansi insan yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyminuman beralkoholat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
  
• menurut philipus m. hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum artinya perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengsayaan terhadap hak-hak keinginansi insan yang dimiliki oleh subyek hukum berdkeinginanrkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
  
• menurut cst kansil perlindungan hukum artinya banyak sekali upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menawarkan rkeinginan aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan banyak sekali ancaman dari pihak manapun.
  
• menurut philipus m. hadjon perlindungan hukum artinya sebagai deretan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. berkaitan dengan konsumen, berarti hukum menawarkan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengyang akan terjadikan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
  
• menurut muktie, a. fadjar perlindungan hukum artinya penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh insan sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama insan serta lingkungannya. sebagai subyek hukum insan memiliki hak dan kewajiban untuk melsayakan suatu tindakan hukum.

dalam menjalankan dan menawarkan perlindungan hukum diharapkannya suatu daerah atau wadah dalam pelaksanaannya yang seringkali disebut dengan sarana perlindungan hukum. sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. sarana perlindungan hukum preventif
pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. tujuannya artinya mencegah terjadinya sengketa.
perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didkeinginanrkan pada kebebkeinginann bertindak alkeinginannnya artinya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didkeinginanrkan pada diskresi. di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. sarana perlindungan hukum represif
perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep perihal pengsayaan dan perlindungan terhadap hak-hak keinginansi insan alkeinginannnya artinya menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep perihal pengsayaan dan perlindungan terhadap hak-hak keinginansi insan diarahkan kepada pembatkeinginann-pembatkeinginann dan peletakan kewajiban masyminuman beralkoholat dan pemerintah.
prinsip kedua yang mendkeinginanri perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan artinya prinsip negara hukum. dikaitkan dengan pengsayaan dan perlindungan terhadap hak-hak keinginansi insan, pengsayaan dan perlindungan terhadap hak-hak keinginansi insan mendapat daerah utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
demikian artikel yang membahas mengenai pengertian dari perlindungan hukum dan sarana perlindungan hukum

Pengertian hukum Adat, ciri-ciri dan dimensi hukum adat istiadat

Pengertian hukum Adat, ciri-ciri hukum istiadat, dan dimensi hukum istiadat - Sadarkah anda bahwa kita hidup dikeliling oleh hukum yang berkembang dilingkungan kita. hukum tersebut tak jarang disebut dengan hukum istiadat.

hukum  adat istiadat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masybirat istiadat itu sendiri alcita-citannya merupakan sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masybirat dan tidak dapat dipisahkan.

perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum istiadat dan istiadat istiistiadat ialah terletak pada sanksi. hukum istiadat memiliki sanksi-sanksi tertentu bagi penggar, sedangkan istiadat istiistiadat tidak memiliki sanski.

di indonesia sekarang ini sedang ramai-ramainya membicbiran hukum istiadat yang keberadaannya mulai terlihat kembali serta beragam manfaatnya bagi kehidupan bermasybirat.
poin-poin dalam hukum istiadat sendirri dapat dikatakan verbal atau tak berbentuk alcita-citannya merupakan tidak semua hukum istiadat tertulis dan tersurat akan tetapi selalu tersirat dalam suatu pergaulan hidup tertentu.

hukum  adat istiadat merupakan hukum yang cita-citalanya dari istiadat istiistiadat yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh seseoarang yang berwibawa dan seseoarang yang dapat dikatakan sebagai pengucita-cita dan berlsaya dalam negatur korelasi hukum tiap tiap individu.
dari pernyataan di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum istiadat, meliputi:

van vollenhoven menterangkan bahwa hukum istiadat merupakan keseluruhan aturan tingkah lsaya positif yang di satu pihak mempunyai sanksi.

Nabi muhammad menterangkan bahwa untuk memperlihatkan definisi hukum ada sulit sekali dilsayakan alcita-citannya merupakan, hukum istiadat masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum istiadat.

terhar berpendapat bahwa hukum istiadat hukum istiadat lahir dari & dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan berwibawa dan berkucita-cita dari kepala rakyat (para warga masybirat hukum)
soerjono soekanto berpendapat bahwa hukum istiadat merupakan kompleks istiadat-istiadat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai yang akan terjadi hukum.
supomo & hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum istiadat merupakan hukum yang mengatur tingkah lsaya insan indonesia dalam korelasi satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebicita-citaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masybirat istiadat alcita-citannya merupakan dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masybirat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para pengucita-cita istiadat.

dari pengertian di atas, dapat dirumuskan ciri-ciri hukum istiadat meliputi:
verbal, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.

• tidak sistematis.
• tidak berbentuk kitab perundangan.
• tidak tertatur.

keputusannya tidak memakai konsinspirasiran (pertimbangan).
pcita-cital-pcita-cital aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penterangan.
tiga dimensi hukum istiadat yang mengatur gerak hidup insan dimuka bumi ini yaitu :

 1. dimensi istiadat tapsila (akhlsayal qarimah)
yaitu  sebuah dimensi yang mengatur tata perilsaya atau norma dan etika tiap-tiap individu yang berkorelasi dengan lingkungan sosial budaya, alam, ataupun kesehatan jasmani rohani
2. dimensi istiadat krama
yaitu dimensiyang mengatur perlucita-citan keluarga yang dilsayakan melalui perkawinan yang dilsayakan dengan istiadat dan syarat yang berlsaya di maaybirat.
3. dimensi istiadat pati / gama
pada dimensi ini dijabarkan bahwa dimensi ini mengatur sebuah tata cara ritual kehormatan pagi jenazah atau ritual kematian sesampai dimensi istiadat pati simpansep disebut sebagai dimensi istiadat gama (diubahsuaikan dengan ajaran agama masing-masing).
demikian artikel yang membahas mengenai pengertian hukum adat istiadat, ciri-ciri hukum istiadat, dan dimensi hukum istiadat. semoga artikel ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan refrensi anda.

Pengertian Surat Tilang Polisi Slip Biru dan Merah ketika dijalan

Pengertian Tilang Polisi Slip Biru dan Merah ketika dijalan

sebelum kita memasuki topik kita akan membahas penyuapan di kalangan polantas, penyuapan terjadi di ketika operasi polisi lalu lintas/pemberhentian kendaraan untuk pemeriksaan,alimpiannnya:

1. adanya peluang

2. kebuyang kuasa perekonomian oknum polisi

3. kebiimpianan

4. situasi dan kondisi

peluang tersebut terjadi alimpiannnya si pengendara yang melakukan kesalahan.

contohnya :

1. tidak memakai spion

2. tidak menyalakan lampu di siang hari

3. tidak menggunakan helm standar (sni)

4. tidak membawa kelengkapan surat (sim,stnk)

~kebuyang kuasa akan oknum polisi pun menjadi sebuah alimpiann penyuapan itu terjadi, contohnya :

biaya yang lebih besar dari pendapatan.

~ketika kebiimpianan menjadi sesuatu yang wajib disini polisi dan si pengendara menjadi terbiimpian akan suap menyuap bila si pengendara melakukan kesalahan/melanggar peraturan lalu lintas.



mungkin banyak dari sebagian warga masybirat pengguna jalan raya yang selama ini melintasi aspal ibukota atau kota-kota di tempat mereka masing-masing, yang belum/tidak mengetahui adanya slip merah dan slip biru surat tilang. dokumen tersebut akan diberikan apabila terjadi kesalahan dan mereka dihadapkan dengan pengadil jalan raya dan dinyatakan bersalah (tilang).

selama ini yang terjadi ialah apabila kita melakukan kesalahan di jalan raya tak terkecuali pengguna roda empat atau roda dua, mereka akan dihadapkan pada dua pilihan.

pertama; mau tidak mau bertenang dengan petugas (tidak mau ditilang)

kedua; pasrah untuk di tilang (jalan tenang tidak tercapai)



pada ketika mereka memilih untuk bertenang dan mendapat kecocokan harga tenang dengan petugas, terhapuslah kesalahan mereka dalam seketika.



tetapi apabila tidak terjadi kecocokan harga tenang yang ditawarkan atau kondisi isi dompet yang tidak memungkinkan, biimpiannya seseorang cenderung pasrah memilih untuk ditilang. ketika itulah petugas (polantas) akan menunjukkan yang namanya surat tilang atau slip merah.

kejadian inilah, banyak yang tidak diketahui oleh pengendara di jalan raya. hal ini dimanfaatkan oleh petugas untuk menunjukkan slip merah tersebut.



ketidaktahuan masybirat wacana hal ini alimpiannnya tidak/belum pernah adanya sosialisasi wacana slip merah dan slip biru dari pihak kepolisian republik indonesia (polri). selama ini, pengendara yang pernah ditilang hanya mengetahui akan diberi surat tilang slip merah oleh petugas.

melaui goresan pena ini aku ingin membagi pengetahuan wacana hal tersebut diatas untuk diketahui oleh semua masybirat umumnya dan pembaca blog ini khususnya.



makna dari slip merah dan slip biru ialah :



- slip merah : surat tilang ini diberikan apabila terjadi kesalahan di jalan raya dan pengendara tersebut tidak mengakui kesalahannya (mangkir) yang disebutkan oleh petugas jalan raya (polantas) dan akan dikenakan denda sesuai dengan beratnya kesalahan yang telah dilakukan melalui proses pengadilan.



- slip biru : surat tilang ini diberikan apabila terjadi kesalah di jalan raya dan pengendara mengakui kesalahannya (tidak mangkir) yang disebutkan oleh petugas jalan raya (polantas) dan akan dikenakan denda maksimal rp 50.600,- (lima puluh ribu enam ratus rupiah)/berganti sesuai kebijakan yang berlakau {beda waktu/tempat beda nominal} serta dapat dibayarkan melalui bank yang ditunjuk tanpa harus melalui proses pengadilan. yang artinya rp 50.000,- masuk ke kas negara dan rp 600,- untuk petugas yang menanganinya dan itupun baru mampu membisubil pada bulan berikutnya.



beliah-beliahan goresan pena ini mampu bermanfaat bagi kita semua.

Makalah hukum perkawinan di indonesia

Download File Pada Tombol Dibawah Ini

Subjek Hukum Dan Objek Hukum Dalam Hukum Perdata

A. SUBJEK HUKUM DALAM PERDATA

Pengertian subyek hukum (rechts subyek) menurut Algra dalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedengkan pengertian wewenag hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasul dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (Naturlijke Person) dan Badan Hukum (VichtPerson) misalnya : PT, PN, Koperasi.

Subjek Hukum disini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manusia

Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu :

a. Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif.

b. kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.



Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kendungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah ; orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

Setiap Manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksankan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.



Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum :

1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).


2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.


3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.


4. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

2. Badan Hukum

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Badan hukum menurut pendapat wirjono prodjodikoro adalah sebagai berikut: “suatu badan yang di damping menusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.” Sarjana lain mengatakan: “badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang dipisahkan untuk tujuan tertentu (yayasan). Sri soedewi Masjchoen sofwan mengatakan: “baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupkana person pendukung hak dan kewajiban.”



Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri


2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban


3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan


4. Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli


5. Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Semuanya ini dilakukan oleh para pengurusnya. Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni :



1. Badan hukum publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.



2. Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

B. OBJEK HUKUM DALAM PERDATA

Obyek Hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan.



Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini.



Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan .



Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diatur dalam:

1. Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya.


2. Undang Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan .


3. Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .


4. Undang Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband .

Doktrin membedakan berbagai macam benda menjadi :



a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan benda dimaksud, yaitu : Kalau benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya, jual beli rokok dan jual beli rumah .

Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan :

• Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie


• Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan


• Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163 BWI).

b. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya.



Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin mesin yang dipasang pada pabrik.Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah (Ps.507 BWI). Benda tidak bergerak karena undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotik, crediet verband, hak pakai atas benda tidak bergaerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Ps.508 BWI).



c. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis


Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama / sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah dlsb. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada,dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan dlsb .



d. Benda sudah ada dan benda akan ada



Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan (Ps.1320 btr 3 BWI) .



e. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris,sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan .



f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi



Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalambeberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya dlsb.



g. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Arti penting pembeaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dlsb. Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku azas ‘siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya’. Contohnya, perhiasan, alat alat rumah tangga, hewan piaraan, pakaian dlsb.

Sejarah Singkat Hukum Perdata Di Indonesia

Sejarah Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu Hukum di negara-negara Eropa lainnya, dalam arti perkembangan hukum perdata di indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung dengan Indonesia. Sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Sementara itu Belanda pernah dijajah oleh Perancis, maka secara otomatis apa yang terjadi dalam perkembangan hukum di negara Perancis amat berpengaruh dengan kebijakan hukum di negara Belanda. Sarjana-sarjana Perancis banyak yang mempelajari hukumnya di negara Romawi, maka pengaruh hukum Romawi juga amat dominan.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi "Corpus Juris Civilis" yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut hukum perdata dan Code de Commerce (hukum dagang).

Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813) Kemudian Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

• BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda)
• WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt.

Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948. Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Pembagian Hukum Pidana di Indonesia

Pembagian Hukum Pidana

• Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif

Hukum pidana objektif (ius poenale) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidna objektif memili arti yang sama dengan hukum pidana materiil. Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel Suringa, ius poenali adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandunbg larangan dan perintah dan keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya. Sementara hukum pidana subjektif (ius poeniendi) sebagai aspek subjektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara :

1. Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.


2. Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya denagan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut, serta


3. Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.

Jadi dari segi subjektif negara memiliki dan memegang tiga kekuasaan/hak fundamental yakni :

1. Hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya.


2. Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar aturan hukum pidana yang telah dibentuk tadi, dan


3. Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya/petindaknya.

Walaupun negara mempunyai kewenangan/kekuasaan diatas namun tetap dibatasi jika tidak maka negara akan melakukan kesewenangan-wenangan sehingga menimbulkan ketidakadilan, ketidaktentraman dan ketidaktenangan warga diantara negara. Pembatasan tersebut melalui koridor-koridor hukum yang ditetap dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Misalnya dalam hukum pidana materil pasal 362 KUHP tentang larangan perbuatan mengambil benda milik orang lain dengan maksud memiliki benda itu secara melawan hukum (disebut pencurian) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimum Rp. 900.000. Terhadap si pelanggar larangan ini, hak negara dibatasi tidak boleh menjatuhkan pidana :

1. Selain pidana penjara dan denda


2. Jika penjara tidak boleh melebihi 5 tahun, dan jika denda tidak diperkenankan diatas Rp. 900.000.

Juga dibatasi oleh hukum formil artinya tindakan-tindakan nyata negara sebelum,  pada saat dan setelah menjatuhkan pidana serta menjalankannya itu diatur dan ditentukan secara rinci dan cermat, yang pada garis besarnya berupa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dengan pembuktian dan pemutusan (vonis) dan barulah vonis dijalankan (eksekusi). Perlakuan-perlakuan negara terhadap pesakitan/pelaku pelanggaran harus menurut aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum pidan formil.

• Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Tentang hukum pidana materil dan hukum pidana formil akan dijelaskan menurut pendapat ahli dibawah ini :

1. van HAMEL memberikan perbedaan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Hukum pidana materil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman. Sedangkan hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materil.


2. van HATTUM, hukum pidana materil adalah semua ketentuan dan peraturan yang menujukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut (hukum pidana materil kadang disebut juga hukum pidana abstrak). Sedangkan hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Biasanya orang menyebut hukum pidana formil adalah hukum acara pidana.


3. SIMONS, hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.

• Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.



Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam BAB XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga. penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab UU Hukum Pidana Tentara (KUHPT) yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.



Jika ditinjau dari dasar wilayah berlakunya hukum, maka dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Contohnya adalah hukum pidana yang dimuat dalam KUHP, berlaku untuk seluruh wilayah hukum negara RI (asas toritorialitet, pasal 2 KUHP). Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahah daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai did alam PERDA, baik di tingkat propinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota.



Menurut PAF. LAMINTANG, penjatuhan-penjatuhan hukum seperti tlah diancamkan terhadap setiap pelanggar dan peraturan-peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dengan demikian, maka masalah terbukti atau tidaknya sseorang yang telah dituduh melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah, pengadilanlah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memutuskannya. Dengan pula mengenai hukuman yang bagaimana yang akan dijatuhkan kepada si pelanggar dan mengenai akibat-akibat hukum lainnya seperti dirampasnya barang-barang bukti untuk keuntungan negara, dikembalikannya barang-barang bukti kepaa terhukum dan lain-lainnya, hanya pengadilanlah yang berwenang untuk memutuskannya. Tidak seorangpun termasuk pemerintah-pemerintah daerah dan alat-alat kekuasaannya boleh menahan, memeriksa orang yang dituduh telah melakukan suatu pelanggaran terhadap barang-barangnya tanpa mengajukan mereka ke pengadilan untuk diadili. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan-penyitaan, pemerintah-pemerintah daerah berikut aalat kekuasaannya, terikat pada ketentuan-ketentuan seperti yang telah diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Setiap tindakan yang diambil oleh alat-alat negara dengan maksud menghukum seseorang yang telah dituduh melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan-peraturan daerah atau terhadap ketentuan-ketentuan pidana menurut UU tanpa bantuan dari pengadilan, pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilarang oleh hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh HAZEWINKEL SURINGA : “di dalam hukum pidana baik negara maupun badan yang bersifat hukum publik yang lebih rendah lainya, tidak berwenang main ahakim sendiri”. Maka dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan jika dilakukan oleh penguasa disebut onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melanggar hukum oleh penguasa).

• Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana undang-undang, yang bersumber dari hukum yang terkodifikasi yaitu Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bersumber dari hukum yang diluar kodifikasi yang tersebar dipelbagai peraturan perundang-undangan.



Hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara adalah hukum tertulis saja, karena dalam hal berlakunya hukum pidana tunduk pada asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (1) KUHP berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.



Sementara itu hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan. Namun demikian ada satu daar hukum yang dapat memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat (tidak tertulis) dalam arti yang sangat terbatas berdasarkan Pasal 5 (3b) UU No. 1/Drt/1951.

• Hukum Pidana Yang DiKodifikasikan dan Tidak Dikodifikasikan

Hukum pidana yang dikodifikasikan (codificatie, belanda) adalah hukum pidana tersebut telah disusun secara sistematis dan lengkap dalam kitab undang-undang, misalnya Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sedangkan yang termasuk dalam hukum pidana tidak terkodifikasi adalah peraturan-peraturan pidana yang terdapat di dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus (van HATTUM).