Secara
garis besar terdapat dua sumber (potensi) yang dapat mengakibatkan tersangka,
terdakwa, atau saksi menjadi tidak bebas atau berkurang kebebasannya dalam
memberikan keterangan. Pertama, yang bersumber dari dalam diri tersangka,
terdakwa, atau saksi. Mulai dari persoalan hambatan kesehatan jasmani misal
sakit atau berhubungan dengan hambatan kesehatan rohani, sakit jiwa (gila),
ketakutan, kekhawatiran, usia sampai dengan persoalan pengetahuan yang
dimiliki.
Kedua, yang berasal dari luar diri tersangka, terdakwa, atau saksi. Mulai
pengaruh media massa, paksaan, tekanan yang berasal dari aparat (bukan aparat
penegak hukum), pembatasan untuk mendapat bukti (alat bukti dan barang bukti)
dan mengetahui atau memahami kenapa ia diajukan ke persidangan sampai dengan
pelaksanaan penyumpahan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (hukum pidana formal) tidak akan
ada satu pun pasal yang mengatur penyumpahan terhadap tersangka atau terdakwa
sebelum menyampaikan keterangannya. Di sini penyumpahan terhadap tersangka
atau terdakwa sifatnya adalah terlarang, karena dinilai akan mengurangi atau
menghilangkan hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa untuk
memenangkan perkaranya dengan segala macam cara.
Hukum memberikan kesempatan pada dirinya untuk berbohong, setengah berbohong
ataupun berkata jujur atau tidak berbicara sepatah kata pun itu adalah haknya
dan siapa pun tidak dapat mengganggu gugat. Karena prinsip yang dijamin oleh
hukum adalah tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk tidak menyalahkan dirinya
sendiri.
Karena adalah sangat perlu untuk dipahami oleh setiap aparat penegak hukum
yang bertindak sebagai pemeriksa terhadap tersangka atau terdakwa, tidak ada
gunanya dari sisi hukum untuk memaksa tersangka atau terdakwa memberikan
pengakuan. Karena walaupun seorang tersangka atau terdakwa 'menyumpahi
dirinya sendiri' artinya tanpa diminta dia melakukan sumpah sendiri, dengan
maksud menguatkan apa yang dia terangkan. Pengakuan itu hanya akan menjadi
faktor yang meringankan hukuman.
Kalau terhadap tersangka dan terdakwa sumpah, ditempatkan sebagai tindakan
yang terlarang dan bahkan harus dikatakan tidak mempunyai nilai dalam
pembuktian. Maka berbeda posisi sumpah bagi saksi. Pada seorang saksi
diharuskan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dia
lihat, dengar dan atau alami sendiri tentang suatu peristiwa hukum yang
kemudian menempatkan dirinya menjadi saksi. Ia lihat, dengar dan alami
sendiri tentunya harus didukung dengan apa yang menjadi alasan atau bukti
dari apa yang diterangkan yang berasal dari apa yang ia lihat, dengar, dan
alami.
Untuk hal tersebut karena manusia pada umumnya telah mempunyai 'modal dasar'
bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri (subjektif), maka harus ada
sarana 'pemaksaan' untuk menjamin bahwa dia tidak akan bertindak demi
keuntungannya sendiri.
Bahkan hukum pun memberikan sanksi apabila saksi telah memberikan keterangan
di bawah sumpah, dan ternyata keterangannya adalah terbukti palsu! Persoalan
penting pertama untuk diperhatikan terlebih dulu dalam persoalan ini adalah
kapan seorang saksi akan memberikan keterangan di atas sumpah (Pasal 242
KUHP).
Disamping itu, pemeriksaan terhadap saksi untuk meminta keterangan di atas
sumpah, adanya hanya di dalam acara pemeriksaan di sidang pengadilan!
Sedangkan meminta keterangan saksi di tahap penyidikan hukumnya adalah tidak
di bawah sumpah, kecuali berarti dapat diberikan keterangan di bawah sumpah,
jika didapatkan alasan secara limitatif, pertama, penyidik memiliki
kekhawatiran yang didukung dengan bukti yang kuat, bahwa setelah saksi
memberikan keterangan dia akan meninggal dunia. Kedua, karena halangan yang
sah tidak dapat hadir di sidang. Alasan ketiga, tidak dipanggil karena jauh
tempat kediaman, terakhir, karena sebab lain yang berhubungan dengan
kepentingan negara.
Selain alasan tersebut, dalam Pasal 162 (1) KUHAP sekali lagi dikatakan
terlarang hukumnya untuk meminta keterangan saksi dengan cara disumpah.
Apabila aparat penyidik melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan
terhadap saksi dengan cara disumpah terlebih dahulu, maka tidak menutup
kemungkinan tindakan seperti itu dapat digolongkan sebagai pelaksanaan
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan
terhadap saksi dengan cara yang melawan hukum.
Akibatnya, penyumpahan yang dilakukan terhadap saksi tersebut dapat dinilai
sebagai tindakan yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak, untuk
secara bebas memberikan keterangan.
Persoalan penting kedua yang harus diperhatikan terkait dengan penerapan
Pasal 242 ayat (2) KUHP untuk perkara pidana adalah terkait dengan adanya
unsur 'diberikan dalam perkara pidana dan merugikan tersangka atau terdakwa'.
Bicara hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari unsur. Sebabnya adalah, satu
unsur saja tidak terpenuhi atau tidak terbukti menjadikan seluruhnya tidak
terbukti.
Pengertian yang dikandung dari unsur dan merugikan tersangka atau terdakwa,
adalah keterangan di atas sumpah tersebut baru dapat dikatakan sebagai
keterangan palsu di atas sumpah, apabila atau syaratnya adalah dengan
pemberian keterangan tersebut berakibat menimbulkan kerugian terhadap
tersangka atau terdakwa.
Dengan kata lain kerugian tersebut hanya ada pada pihak tersangka atau
terdakwa, tidak pada pihak lain! (korban, aparat penegak hukum termasuk di
dalamnya adalah penyidik, masyarakat atau proses penegakan hukum itu
sendiri). Karena dengan memberi keterangan palsu, maka tersangka atau
terdakwa akan dirugikan, karena dia dalam posisi terancam akan menjalankan
hukuman atas tindak pidana yang tidak ia lakukan karena didasarkan atas
keterangan di atas sumpah yang palsu.
Sehingga kalau kemudian terdapat kasus, saksi diperiksa oleh penyidik untuk
dimintai keterangannya di bawah sumpah dan ternyata tidak dilakukan sesuai
dengan syarat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 162 Undang-Undang No
8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka nilai keterangan saksi dalam BAP
tersebut adalah batal demi hukum.
Apabila sangkaan melanggar Pasal 242 ayat (2) KUHP dan ternyata tidak
memenuhi semua unsur sebagaimana yang ada di dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP,
maka sangkaan tersebut adalah tidak tepat dan harus dikeluarkan SP3 (Surat
Perintah Penghentian Penyidikan) kalau perkara masih berada di tahap
penyidikan. SP3 (Surat Perintah Penghentian Penuntutan) apabila perkara ada
dalam tahap penuntutan. Harus diputus bebas apabila perkara sudah sampai di
tahap peradilan.(Rudy Satriyo Mukantardjo, Pengajar FH UI, Jakarta)
Tulisan ini diambil dari Media Indonesia, 20 April 2005
|